Bencana EkologiSiaran Pers

Siaran Pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia: Pengurangan Emisi Secara Drastis dan Cepat untuk Menghindari Bencana Iklim

Posted

Siaran Pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Menyikapi Laporan Khusus IPCC Tentang 1.5 Derajat Celsius

Pengurangan Emisi Secara Drastis dan Cepat untuk Menghindari Bencana Iklim

Jakarta, 10 Oktober 2018. Dalam perjanjian paris tahun 2015 terdapat dua target yang berbeda untuk mereduksi secara sigifikan dampak perubahan iklim. Pertama, membatasi suhu rata-rata global dibawah 2 derajat celsius dibandingkan masa pra industri. Kedua, membatasi kenaikan suhu rata-rata global 1.5 derajat celsius dibandingkan masa pra industri. Target yang terakhir merupakan tuntutan dari gerakan masyarakat sipil yang menginginkan keadilan iklim, suhu bumi tidak bisa dibiarkan melewati ambang batas 1.5 derajat celsius.

Laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim atau The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang terbit pada tanggal 8 Oktober 2018 juga memperkuat argumentasi tersebut. Laporan IPCC menyatakan bahwa pemanasan global akibat aktifitas manusia telah mencapai sekitar 1 derajat celsius pada tahun 2017 dibandingkan masa pra-industri dan terus meningkat sekitar 0.2 derajat celsius setiap sepuluh tahun. Jika emisi global terus meningkat dengan kecepatan seperti sekarang, pemanasan global akan melewati batas 1.5 derajat celsius antara tahun 2030 sampai 2052.

Naiknya suhu hingga 1.5 derajat celsius akan mengakibatkan dampak yang tidak dapat dihindari terutama bagi keberlangsungan hidup manusia dan spesies lain yang ada di bumi serta memperkecil kesempatan untuk melakukan adaptasi. Dampaknya akan semakin buruk bagi pulau-pulau kecil, negara-negara tropis dan subtropis di belahan bumi selatan termasuk Indonesia.

Laporan IPCC juga membandingkan dampak yang disebabkan akibat kenaikan suhu global 1.5 derajat celcius dan 2 derajat celsius. Ditunjukkan dalam laporan tersebut bahwa jika kita membatasi peningkatan suhu global hingga 1.5 derajat celsius dibandingkan dengan 2 derajat celsius maka akan dapat mengurangi separuh jumlah orang yang menderita karena kelangkaan air dan secara signifikan mengurangi risiko terjadinya cuaca ekstrim termasuk kekeringan dan kebakaran hutan, kelaparan, penyakit  dan kematian akibat suhu ekstrim serta kerusakan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Pemindahan hingga 10 juta orang karena naiknya permukaan laut juga bisa dihindari jika kita mampu menjaga suhu bumi tidak melewati batas 1.5 derajat celsius.

Untuk menahan suhu bumi tidak melebihi 1.5 derajat celcius diperlukan langkah drastis dan cepat untuk penurunan emisi sebesar 45% di tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 2010 untuk kemudian emisi global harus berada pada posisi 0% pada tahun 2050.

Yuyun Harmono, Manajer Kampanye Keadilan Iklim WALHI mengatakan “Laporan IPCC tersebut menunjukkan bahwa perubahan iklim telah mencapai kondisi darurat. Perbedaan suhu 0.5 derajat celsius saja bisa berakibat pada keselamatan puluhan juta orang di dunia dan musnahnya ekosistem. Dibutuhkan langkah drastis dan cepat dari semua negara termasuk Indonesia untuk menurunkan emisi di sektor energi, hutan dan lahan, industri dan transportasi. Indonesia juga harus segera menghentikan tergantungan pada energi fosil terutama batubara, mempercepat transisi energi bersih yang berkeadilan serta menghentikan deforestasi dan konversi  lahan gambut.”

Sektor kehutanan dan lahan serta energi selama ini menjadi kontributor utama emisi Indonesia, kedua sektor tersebut menyebabkan kurang lebih 80% dari total emisi. Namun, arah perencanaan dan pembangunan sektor energi masih bertumpu pada energi kotor batubara, minyak dan gas. Produksi tambang batubara justru mengalami peningkatan produksi dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu proyek listrik 35 GW juga masih mengandalkan pembangunan PLTU batubara hingga tahun 2027. Sektor transportasi belum ada kerangka jalan mengurangi dan mencari altenatif penggunaan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkeadilan. Laporan IPCC bisa mendorong perencanaan jangka panjang dan menengah yang sedang  disusun oleh pemerintah dengan memperhatikan kondisi perubahan iklim global.

Disisi lain kebijakan pemerintah yang tertuang dalam NDC sangat tidak ambisius dan tidak sejalan dengan tujuan menjaga suhu global tidak lebih dari 1.5 derajat celsius.  Dalam Laporan IPCC  juga disebutkan bahwa target NDC semua negara sesuai Kesepakatan Paris akan tetap menyebabkan pemanasan global lebih dari 1.5 derajat celsius. Friends of the Earth Internasional sendiri memprediksi bahwa target NDC seluruh negara akan mendorong suhu global mencapai 2.9 sampai 3.4 derajat celcius pada tahun 2100. Untuk menghindari kenaikan suhu global diatas 1.5 derajat celsius maka emisi global harus beranjak turun bahkan sebelum tahun 2030.

Langkah drastis pengurangan emisi tersebut membutuhkan langkah yang cepat dari pemerintah untuk tidak lagi menunggu dan segera bertindak. Tindakan tersebut dapat diawali dengan; pertama, melakukan revisi target dan rencana aksi NDC pemerintah Indonesia agar selaras dengan rekomendasi IPCC untuk menjaga suhu global tidak lebih dari 1.5 derajat celsius serta tidak memasukkan penerapan teknologi yang mahal dan masih diragukan kehandalannya seperti carbon capture and storage (CSS) dan bioenergy with carbon capture and storage (BECCS). Kedua, segera mengintergasikan pembangunan rendah karbon dalam perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional dan daerah untuk menjamin langkah pengurangan emisi secara drastis juga dilakukan dalam level daerah. Ketiga, memperkuat adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem terutama bagi masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil, serta masyarakat yang hidup di pedesaan karena dampak perubahan iklim telah dan akan berdampak langsung bagi keberlanjutan kehidupan mereka serta menghindari dampak bencana iklim yang lebih parah. Selesai

Nara hubung:

Eksekutif Nasional WALHI:  Yuyun Harmono, Manajer Kampanye Keadilan Iklim, harmono@walhi.or.id

Eksekutif Daerah WALHI Aceh: Muhammad Nur, mnur.walhiaceh@gmail.com

Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Utara: Dana Prima Tarigan, danatarigan@gmail.com

Eksekutif Daerah WALHI Riau: Riko Kurniawan, rikokurniawan@gmail.com

Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Barat: Uslaini, chaus.453@gmail.com

Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Selatan: Hairul Sobri, eep.walhisumsel@gmail.com

Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat: Anton P Widjaya, walhikalbar1@gmail.com

Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Selatan: Kisworo, kisworo.dc@gmail.com

Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Tengah: Dimas Hartono, dimas.hartono001@gmail.com

Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Timur: Fathur Roziqin Fen, iqin.sasak@gmail.com

Eksekutif Daerah WALHI Jakarta: Tubagus Soleh Ahmadi, bagus.ahmad09@gmail.com

Eksekutif Daerah WALHI Maluku Utara: Ismet Soelaiman, itevsky98@gmail.com

Eksekutif Daerah WALHI Bali: I Made Juli Untung Pratama, topanfreeman@gmail.com

Eksekutif Daerah WALHI Papua: Maurits J. Rumbekwan, walhipapua@yahoo.co.id


Di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri perlu adanya komitmen yang serius dan aksi nyata dari pemerintah pusat dan daerah. Tingginya tingkat emisi yang dihasilkan akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 seharusnya menjadi pembelajaran yang berharga untuk mewujudkan pemerintahan lingkungan yang baik. Kabut asap dari karhutla sampai sekarang masih kerap kali harus dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Tercatat pada tanggal  4 Oktober 2018 tingkat konsentrasi  partikulat (PM10) di Sampit sempat melejit naik hingga hampir mencapai level sangat tidak sehat.

Kondisi seperti ini sebenarnya mulai terjadi sejak pembukaan lahan untuk perkebunan yang pertama kali dilakukan sekitar tahun 80-an.  Terutama pembukaan pada kawasan ekosistem rawa gambut yang banyak meliputi kawasan di provinsi ini. Karakteristik ekosistem rawa gambut yang unik sangat berperan penting pada perubahan iklim dan pemanasan global. Tingginya karbon dan air yang terkandung dalam tanah gambut akan memberikan pengaruh luar biasa pada keutuhan lingkungan situasidi bumi ini.

Namun, kerja-kerja restorasi pada kawasan lahan gambut yang sedang dilakukan oleh pemerintah melalui BRG di tingkat nasional, dan TRGD di tingkat daerah, tidak diiringi dengan pengawasan dan tindakan tegas atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Pembukaan lahan oleh perusahaan masih terus terjadi. Pada tanggal 24 -30 September 2018 saja Walhi Kalimantan Tengah telah mencatat sebanyak 4.202 titik hotspot yang berada di dalam area konsesi 40 perusahaan.

Ditambah lagi dengan banyaknya lokasi bekas lubang tambang yang ditinggalkan begitu saja  dan tidak di reklamasi oleh perusahaan. Reklamasi seyogyanya wajib dilaksanakan sesuai dengan rencana reklamasi yang didasarakan dari luas bukaan menurut PP 78 tahun 2010 dan Permen ESDM No. 7 tahun 2014. Padahal Provinsi Kalimantan Tengah memiliki wilayah dengan luasan hutan terluas kedua di Indonesia, yaitu sekitar 12,7 juta hektar dari 15,4 juta hektar luas wilayah. Dengan kawasan hutan yang luas dan tinggi keanekaragaman hayati seperti ini, provinsi ini memiliki pengaruh besar terhadap iklim dunia. Namun, justru 11,2 juta hektar luasannya telah dikonversi untuk industry ekstratif, yakni perkebunan, pertambangan, dan kehutanan.

Menurut data dari Walhi Kalimantan Tengah per September 2018, dari 8 kabupaten/kota saja ditemukan sekitar 112 kasus agraria antara masyarakat dan perusahaan. Maka, merujuk pada IPCC yang telah dibahas sebelumnya, sudah menjadi sebuah urgensi bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan tindakan nyata dalam mengurangi emisi global khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Diperlukan adanya evaluasi seluruh izin baik di sektor perkebunan, maupun pertambangan. Lebih jauh lagi harus dilakukan pencabutan izin-izin bermasalah, khususnya yang terbukti berkonflik dengan masyarakat, apalagi terbukti merusak lingkungan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *