Berita Kampung

RUU Cilaka Celakakan Lingkungan Kalteng

Diskusi Webinar Omnibus Law dan Masa Depan Lingkungan di Kalimantan Tengah

Di samping krisis lingkungan dan pandemi, Kalimantan Tengah kini semakin terancam dengan akan disahkannya Omnibus Law.

Palangka Raya, 13 Juli 2020. Menanggapi pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law) Walhi Kalimantan Tengah secara khusus ingin menyoroti ancaman Omnibus Law pada masa depan lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan bermaksud untuk memberikan ruang diskusi bersama, Walhi Kalimantan Tengah menggelar sebuah diskusi webinar yang mengusung judul “Omnibus Law dan Masa Depan Lingkungan di Kalimantan Tengah” pada Kamis, 9 Juli 2020. Diskusi ini berlangsung selama dua jam, sejak pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB. Diharapkan diskusi ini mampu memberikan gambaran kepada publik terkait dengan RUU yang berpotensi mencelakakan lingkungan hidup dan merugikan masyarakat secara luas.

Diskusi webinar dilakukan melalui aplikasi Zoom, serta disiarkan langsung melalui akun Facebook dan kanal YouTube Walhi Kalimantan Tengah. Walhi Kalimantan Tengah turut mengundang narasumber dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya, PROGRESS (Palangkaraya Ecological and Human Rights Studies), dan Solidaritas Perempuan (SP) Mamut Menteng. Sebagai penanggap dihadirkan pula perwakilan mahasiswa dari BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Universitas Palangka Raya, Palangkaraya Clean Action (PCA), dan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FLSDK) Kalimantan Tengah.

Pembahasan RUU Omnibus Law di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Republik Indonesia masih akan berlangsung hingga tanggal 16 Juli 2020 mendatang. Pemerintah telah memasukan draf RUU Omnibus Law ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sejak bulan Februari lalu. Draf RUU Omnibus Law yang diajukan Pemerintah Indonesia berisi penyederhanaan 79 UU dengan 15 bab dan 174 pasal yang menyasar 11 klaster. Draft yang dirancang Pemerintah ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur PROGRESS (Palangkaraya Ecological and Human Rights Studies), Kartika Sari, melihat bahwa pasal-pasal yang dimuat dalam Omnibus Law memang bermasalah. Saat ditanya terkait pasal yang bermasalah dalam sesi tanya jawab, Kartika menjawab, “aku pikir semua pasal bermasalah disini.”

Meski mendapatkan penolakan yang cukup keras dari kalangan aktivis pejuang lingkungan hidup dan hak asasi manusia (HAM), pembahasan RUU Omnibus Law ini terus berlanjut dan kemungkinan akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Pemerintah mengklaim Omnibus Law merupakan penyederhanaan regulasi tanpa mengabaikan prinsip lingkungan. Sejumlah aturan penting dalam penegakan hukum lingkungan dan sumber daya alam mengalami perubahan. Penolakan terhadap RUU Omnibus Law ini dilandasi oleh potensi terancamnya demokrasi, hak-hak buruh, sumber daya alam, dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia.

Potensi ancaman Omnibus Law terhadap lingkungan dan eksistensi manusia disinggung oleh Ketua PCA, Indra Hari Darmawan. Indra menyebut bahwa pandemi wabah virus corona COVID-19 tidak lain juga disebabkan oleh kerusakan lingkungan. “Jangan sampai mempersingkat perizinan, regulasi,  juga mempersingkat umur kita,” ujar Indra mengingatkan.

Alam Surya Anggara dari LBH Palangka Raya bahkan menyebut bahwa RUU Cilaka (Cipta Lapangan Kerja) ini bukan menjadi sebuah solusi, tapi menjadi sebuah involusi, pengerutan, atau sebuah kemunduran. Alam mengatakan, “jika dilihat dalam prakteknya masyarakat sudah tidak dilibatkan, maka RUU ini justru akan menjadi ancaman bagi masyarakat adat, perempuan, dan terutama masyarakat di Kalimantan Tengah.”

Seperti yang disampaikan oleh Presiden Mahasiswa BEM UPR, Efapras Meihaga, saat menanggapi perihal Omnibus Law. Haga menyampaikan bahwa BEM UPR juga menaruh perhatian pada Omnibus Law dan turut membuat kajian. Haga mempertanyakan nasib rakyat apabila nantinya draft ini disahkan. Pasalnya Haga merasa pengesahannya akan mengkhianati semangat reformasi ‘98. “Ruang demokrasi kita dipersempit,” ujar Haga sebelum menambahkan tagline yang digunakan jika melihat kondisi saat ini, “bangkitnya Orde Baru Banget.”

Pengesahan Omnibus Law sendiri sudah sepatutnya dibatalkan. Sebab selaku khalifah di muka bumi, masyarakat Kalimantan Tengah khususnya memiliki peranan dan tanggung jawab untuk melindungi lingkungan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Reza Amelia, anggota FSLDK Kalimantan Tengah.

Mewakili suara perempuan, Margaretha Winda Fabiona Karotina dalam kesempatan yang sama menuntut pengembalian wilayah kelola kepada perempuan dan kepada rakyat. Winda mengingatkan bahwa masyarakat, terutama perempuan Dayak, punya kemampuan untuk menjaga lingkungannya.

Dimas Novian Hartono selaku Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah menutup diskusi dengan tuntutan kepada Pemerintah untuk membatalkan RUU ini dan mempertegas kembali UU yang sudah ada. “Kembalikan hak-hak masyarakat dalam hal pengelolaan wilayah!” tegas Dimas. (akp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *