Webinar

Diskusi Webinar Perempuan dan COVID-19

Di tengah pandemi COVID-19, lagi-lagi perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak.

Diskusi webinar “Perempuan dan COVID-19” merupakan sebuah seri diskusi webinar dari Walhi Kalimantan Tengah. Diskusi ini digelar secara daring pada Sabtu, 30 Mei 2020, sejak pukul 14.00 hingga 15.00 WIB. Walhi Kalimantan Tengah secara khusus mengundang dua orang narasumber yang merupakan aktivis perempuan dari dua organisasi yang bergerak di isu perempuan, lingkungan, dan hak asasi manusia di Kalimantan Tengah. PROGRESS dan SP Mamut Menteng diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada publik terkait dampak pandemi terhadap perempuan agar dapat melihat pentingnya mempertimbangkan aspek gender dalam penanganan pandemi.

Dunia tengah geger menghadapi pandemi virus corona COVID-19. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada masyarakat, bukan hanya pada sektor kesehatan, tetapi pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Dampaknya dirasakan oleh semua pihak, baik perempuan maupun laki-laki. Sejak awal memang belum ada data terpilah gender yang menunjukkan jumlah laki-laki dan perempuan. Namun, jika dilihat dari tingkat kematian yang lebih tinggi adalah laki-laki. Meskipun demikian, data ini tidak bisa dijadikan referensi atas dampak COVID-19 terhadap perempuan dan laki-laki. Jika melihat kejadian-kejadian sebelumnya seperti SARS dan Ebola, justru memang yang sangat dipengaruhi adalah perempuan.

Perempuan, pemilik beban ganda, menjadi garda terdepan dalam memastikan ketahanan keluarga. Peranan yang telah mengakar ini seringkali lepas dari perhatian khalayak. Dari kondisi ini, Walhi Kalimantan Tengah ingin melihat lebih jauh lagi sebenarnya apa yang membuat perempuan ini berbeda, sehingga harus ada perhatian khusus terhadap gender, khususnya perempuan, terkait dalam penanganan COVID-19. Karena saat ini memang kita melihat penanganan COVID-19 yang dilakukan Pemerintah masih hanya berfokus pada aspek kesehatannya. Padahal ada aspek lain, seperti gender, yang dapat mempengaruhi kebijakan dalam upaya penanganan pandemi ini. Diskusi webinar bertajuk “Perempuan dan COVID-19” yang digelar oleh Walhi Kalimantan Tengah diselenggarakan guna mencapai tujuan tersebut.

Paparan

Keadaan Umum Kaum Perempuan di Tengah Pandemi COVID-19

Dipaparkan oleh Kartika Sari dari PROGRESS

Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Tengah pada khususnya memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, baik sungainya, hutan, tambang, tanah yang subur.  Tapi kemudian kondisi masyarakatnya, hidup dalam penderitaan dan kesulitan yang cukup lama. Apakah yang menjadi akar penyebab penindasannya? Kalau disini yang dibilang adalah imperialisme sebagai bentuk kapitalisme pada tingkatan tingginya, yaitu bentuk penjajahan baru di Indonesia. Karena kalau kita melihat banyak sumber daya alam yang kemudian dikerok, kemudian memaksa rakyatnya menjadi buruh yang murah. Kemudian juga investasi dan utang luar negeri yang memaksakan  kebijakan pada Pemerintah di Indonesia. Juga menjadi sasaran pasar untuk ekspor, impor. 

Untuk situasi di Kalimantan Tengah, 80% nya telah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing, jadi berkorelasi dengan slide sebelumnya. Atas situasi yang seperti itu, bagaimana kemudian kondisi perempuan? Atas penguasaan lahan secara besar-besaran oleh korporasi, perempuan kemudian kehilangan akses atas tanahnya dan sumber daya alam. Karena dikuasai oleh segelintir orang atau dimonopoli oleh pengusaha maupun negara.

Ada beberapa persoalan, baik ekonomi, politik, dan budaya. Kalau dilihat dari ekonomi, ada diskriminasi sisi pekerjaan, upah, kemudian pelanggaran hak normatif, aksesnya terhadap tanah dan sumber daya alam telah hilang karena dikuasai oleh perusahaan tadi dan negara. Kemudian juga kalau kita melihat di politik, minim sekali terlibat secara politik. Untuk soal budaya, masih terbatasnya akses pendidikan, adanya pernikahan muda, hamil muda, pandangan untuk pekerjaan domestik, dan terutama ada pelecehan serta KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Itu adalah situasi perempuan secara umum. 

Bagaimana situasi perempuan di tengah COVID-19? Kalau kita lihat ini data dari 2 Maret sampai 9 Mei. Kenapa 2 Maret? Ini penetapan, konfirmasi kasus positif terjangkit. Kalau secara nasional ada 25.216 yang positif, dalam perawatan 17.000 sekian, kemudian yang sembuh baru 6.492, dengan jumlah angka meninggalnya cukup tinggi, 1.520. Bagaimana kemudian di Kalimantan Tengah? Positif 366, dalam perawatan 189, yang sudah sembuh 160, dan yang meninggal 17. Dan angka ini masih terus bertambah. 

Kemudian apa tindakan Pemerintah? Sebelumnya Jokowi mengeluarkan Inpres No. 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Itu sudah 379 miliar yang digelontorkan selama penanganan COVID.

Kalau kita lihat kemarin juga cukup kontroversial PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kemudian juga Presiden menandatangani Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) untuk percepatan ini, untuk alokasi dana, alokasi anggaran. Pemerintah juga memberlakukan social dan physical distancing, penutupan sekolah dan perkantoran.

Kepala Kepolisian juga mengeluarkan maklumat No. Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan Pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona. Aturan ini dari Kepolisian untuk membubarkan kerumunan, baik itu demonstrasi, seminar, dan sebagainya.

Lalu Keputusan Gubernur tentang tiga fokus kebijakan, yaitu tentang kesehatan dan keselamatan masyarakat, langkah antisipasi berupa bantuan sosial dan perhitungan terhadap dampak kebijakan, sehingga dapat mempersiapkan langkah-langkah penanganannya. Tapi juga ada pembatasan untuk operasional pemilik usaha di berbagai sektor, baik itu perhotelan, perusahaan-perusahaan, atau penerbangan. Tetapi kalau kita melihat untuk perkebunan masih tetap jalan, tapi kemudian mereka mengisolasi diri.

Ini kemudian lockdown nya. Lockdown tidak sama bagi semua orang. Meskipun kita berada di badai yang sama, tapi kita tidak berada di kapal yang sama.

Apa sih dampaknya secara ekonomi? Banyak pedagang, terutama yang menengah ke bawah, terancam gulung tikar karena pembatasan operasional itu tadi. Tidak hanya itu kemudian banyak buruh dan pekerja yang dipotong gajinya, dirumahkan tanpa upah, dan tidak ada kepastian kerja, kapan mereka bisa bekerja kembali, kapan ini normal, tidak ada kepastian atas itu.

Kalau menurut data dari KADIN (Kamar Dagang dan Industri) secara nasional, industri hotel saja 1,4 juta orang yang dirumahkan, sedangkan di tekstil 2,1, dan transportasi darat 1,4, di retail 400.00 an. Ini masih di empat kategori, belum di yang lainnya. Sedangkan untuk Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) sendiri itu mereka mengatakan sekitar 2 juta an, artinya sebenarnya lebih dari data Disnaker. Kalau untuk di Palangka Raya sendiri dari data 2 April itu sekitar 848 dari 18 perusahaan yang mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Yang pastinya akan sangat bertambah signifikan di bulan ini.

Pengangguran meningkat, beban rakyat semakin berat, baik di perkotaan maupun desa. Apalagi buat mereka yang sudah dirampas tanahnya, naiknya kebutuhan pokok, kebutuhan pokok meningkat. Yang biasanya listrik hanya mungkin 100.000 bisa dua kali lipat. Begitu juga dengan mungkin kuota karena harus work from home, itu juga menambah kebutuhan. Ini yang kemudian dirasakan. Sedangkan untuk rapid test itu sangat mahal. Karena rapid test dan swab ini diperlukan untuk memenuhi syarat perjalanan.

Dari segi politiknya, rakyat tidak bisa melakukan protes terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Buruh disuruh untuk menyelesaikan sendiri persoalannya dengan perusahaan. Karena ketika mereka komplain ke Disnaker, DIsnaker hanya bisa memberi himbauan karena tidak bisa datang. Rakyat tidak boleh melakukan aksi protes maupun demonstrasi terhadap situasi yang dialami. Kalau kita melihat id Penyang, teman-teman tetap diproses dalam kondisi COVID, yang seharusnya itu ditunda dulu.

Kalau dari dampak sosialnya, ada pembatasan beraktifitas, stres tingkat tinggi, semakin tingginya tingkat KDRT, kriminalitas meningkat, perempuan tenaga medis harus terpisah dari anak dan keluarga, adanya kewaspadaan yang berlebihan. Kemudian dalam segi budaya, anak usia sekolah kehilangan haknya untuk mengenyam pendidikan. Dan tidak semua anak bisa mengakses karena untuk area yang pelosok bahkan untuk listrik aja kesusahan, jangankan sinyal.

Kesehatan juga belum merata, kemudian pengetahuan terhadap COVID. Karena akses informasinya juga terbatas. Kemudian ada beberapa tenaga medis perempuan yang hamil, ada beberapa kasus keguguran atau meninggal dalam keadaan hamil karena imun tubuh mereka yang sangat rentan. Dan mereka diforsir karena terbatasnya tenaga, mereka harus tetap diforsir untuk melakukan perawatan. Kemudian juga mahalnya akses kesehatan yang seharusnya ini jadi tanggung jawab negara.

Apa yang dilakukan oleh rakyat? Mereka tetap bekerja. Untuk sebagian yang masih bisa bekerja, mereka akan tetap bekerja apapun resikonya. Seperti yang kita lihat, pedagang-pedagang di pasar tetap bekerja karena itu adalah hidup mereka. Merek tidak akan bisa hidup kalau tidak bekerja. Itu yang terpaksa mereka lakukan meskipun resikonya cukup besar. Dan sekarang kita tahu dampaknya. Pekerja serabutan tanpa jaminan upah yang layak, jadi pekerjaan apapun bisa mereka kerjakan.

Bagi yang di desa, mereka akan mengkonsumsi hasil kebunnya. Tapi ini hanya di pekarangan karena kebanyakan kalau kita lihat di Kalimantan, tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan atau bahkan juga dirampas oleh perusahaan-perusahaan. Dan ada beberapa golongan yang bersama-sama meningkatkan kesadaran dalam mengumpulkan donasi. Hanya saja ini lama kelamaan tidak ada kepastian.

Rekomendasi dari kami adalah meminta Pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan, kesehatan, dan pangan kepada perempuan dan rakyat. Karena di tengah pandemi ini, perempuan lah yang sangat bersentuhan secara langsung, baik dengan belanja atau harus memenuhi kebutuhan rumah.

Kemudian meminta Pemerintah untuk memberikan jaminan hidup dan bekerja yang aman bagi buruh perempuan dan rakyat. Buat mereka yang masih bekerja karena mereka juga mempunyai keluarga. Kemudian meminta Pemerintah untuk memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan secara gratis sampai ke pedesaan dan perkebunan.

Meminta Pemerintah untuk memberikan jaminan ketersediaan bahan pangan yang bergizi bagi rakyat dengan harga yang murah. Karena saat ini banyak pedagang yang mogok mengirimkan dagangannya karena harus tes swab dan rapid test. Yang itu dikeluarkan dari uang mereka sendiri. Dan memberikan insentif kepada dokter, perawat, dan tenaga medis. Serta memperluas, memperkuat persatuan seluruh rakyat dalam menghadapi COVID-19.

Wabah ini menunjukkan dengan tegas bahwa kesetaraan, kesejahteraan, dan kesehatan adalah mutlak bagi rakyat. Dan itu harus dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pandemi COVID-19 dan Ketahanan Pangan Perempuan

Dipaparkan oleh Margaretha Winda Fabiona Karotina dari SP Mamut Menteng Kalimantan Tengah

Tadi sebelumnya sudah diurai bahwa situasi saat ini perempuan kehilangan akses dan kontrol dalam pengelolaan hutan karena adanya pihak luar atau investor yang menguasai hutan dan lahannya. Dan ini juga berpengaruh sebelum ada COVID-19 pun, hal ini sudah terjadi dan membuat perempuan tidak berdaulat atas pangannya.

Kemudian dengan hadirnya COVID-19 ini, perempuan semakin tertekan dengan bahan baku pangan yang tidak ada ataupun mahal harganya, kemudian air bersih pun harus membeli, mereka memiliki lahan pun gagal panen karena ada hama dari sawit atau dari perusahaan lain, limbah, dan sebagainya.

Padahal kalau misalkan kita berbicara tentang perempuan Dayak. Perempuan Dayak itu sangat bergantung kepada hutan dimana hutan-hutan yang menurut mereka adalah pasar, sumber penghidupan. Jadi ketika hutan itu bergeser, beralih menjadi investasi, baik itu tmabang mauapun sawit, tentunya perempuan tidak akan berdaulat atas pangannya, khususnya perempuan Dayak. Kemudian konflik dan perampasan lahan pun berpengaruh pada sumber pangan yang tidak terpenuhi, ditambah lagi dengan situasi COVID-19 ini.

Selain kehilangan sumber pangan, perempuan juga dihadapkan dengan PHK, dengan banyaknya pengangguran saat ini. Karena beberapa kali diskusi dengan perempuan-perempuan di perkotaan itu yang tadinya bekerja sekarang sudah tidak bekerja, adapun yang bekerja tapi bekerja di rumah gajinya hanya 20% diberikan. Ini juga berpengaruh kepada ketahanan pangan keluarganya. DImana kalau misalkan perempuan begitu mendapatkan uang, hasil kerjanya, pasti yang dipikirkan lebih utama itu adalah kebutuhan keluarga.

Apalagi saat ini, Palangka Raya itu sangat parah kalau saya bilang karena saya juga sering ke pasar, melihat harga-harga di pasar dan itu sangat tidak manusiawi menurut saya. Karena pendapatan tidak ada, tapi pengeluaran lebih besar. Harga cabai misalnya 100.000, padahal gaji yang diberikan oleh perusahan itu hanya 20%. Itu tidak mencukupi, belum lagi dia harus membayar kontrak rumah, bayar sekolah, dan lain-lain.

Kalau misalkan bicara tentang kebutuhan pangan dengan harga-harga yang tinggi karena kebutuhan pangan yang ada di Kalimantan Tengah ini masih suplai dari Banjarmasin. Dan ada beberapa perintah juga bahwa para penyuplai barang ini mogok bekerja karena harus menyediakan berbagai persyaratan untuk mengirimkan barang. Dan pada akhirnya para pedagang juga menaikan harga tiga kali lipat sehingga tidak terjangkau bagi masyarakat, bagi perempuan untuk memenuhi kebutuhannya.

Disisi lain, selain pangannya tidak terpenuhi karena tidak ada pemasukan, terjadilah kekerasan di dalam rumah tangga yang sangat tinggi. Karena itu juga akan berpengaruh ketika misalkan sebuah rumah tangga itu tidak berdaulat atas pangan. Perempuan harus mengeluarkan biaya lebih banyak, tapi kalau misalkan Pemerintah tidak egois, tidak serakah, dan mengembalikan wilayah kelola kepada masyarakat, pada perempuan. Yang dimana perempuan Dayak ini dari zaman dulu sudah mengelola hutan, pasar mereka ada di dalam hutan. Mungkin pangan yang dibutuhkan saat pandemi ini tidak harus dikirimkan dari luar kota. Mungkin Kalimantan Tengah sudah swasembada pangan dengan kearifan lokal yang memang dikelola sejak zaman dulu oleh masyarakat Dayak.

Karena perempuan pada zaman dulu mengelola hutan dengan baik, menjaga mana yang bisa dipanen, dan mana yang bisa dilestarikan. Saat ini tidak bisa lagi mereka untuk menanam, memanen, karena tidak ada lagi lahan. Adapun lahan yang hanya sepetak atau di pekarangan habis karena ada hama. Jadi siapa yang harus disalahkan?

Ini juga penting untuk kedepan Pemerintah jangan serakah untuk terus-terusan membuka peluang investasi. Karena dampaknya ketika ada pandemi seperti ini, masyarakat tidak berdaulat pada akhirnya atas pangan. Dan meskipun ada program Pemerintah, ada bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai), bantuan sembako. Pertanyaannya sampai kapan mereka mampu mensupport rakyat, sembako, BLT? Karena Pemerintah bukan hanya memikirkan sembako dan BLT. Dan kalau misalkan kita melihat dari pandemi ini, bisa jadi kedepannya akan ada lagi kasus seperti ini sementara rakyat belum bisa berdaulat atas pangannya. Itu situasi saat ini di Kalimantan Tengah yang memang menjadi beban psikologis yang sangat berat bagi perempuan yang akhirnya stres, yang akhirnya banyak bunuh diri.

Saat ini juga banyak perempuan yang minta-minta ke rumah-rumah dengan memaksa. Karena tidak ada pilihan lain, mereka harus makan, menghidupi anak-anaknya, keluarganya. Akhirnya meminta-minta, menggedor-gedor tiap rumah. Mungkin bagi mereka ini adalah solusi. Karena memang bantuan dari Pemerintah ternyata tidak sampai juga dengan tepat sasaran. Banyak masyarakat yang memang membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. Balik lagi kepada pertanyaan sampai kapan Pemerintah sanggup mensupport bantuan ketika pandemi ini terus berjalan dan belum ditemukan solusi terbaik. Justru saat ini adalah pangan yang dibutuhkan oleh rakyat, oleh perempuan

Di sisi lain kalau kita melihat di sosial media, banyak perempuan perkotaan saat ini yang sebelumnya bekerja, beralih menjadi jualan online. Bahkan barang-barang rumah tangganya pun dijual karena memang sudah tidak bisa lagi mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan di dalam keluarga.

SP sejak 2012 mencoba mendorong untuk membangun kelompok perempuan, membangun kebun sayur-sayuran. Harapannya sebelum ada pandemi, misalnya di daerah Mentangai yang sangat jauh dari kota dan tidak ada lagi lahan yang bisa mereka kelola sehingga harus membeli sayuran dari pasar dan pedagang sayur, kami mendorong bagaimana perempuan di Desa Mentangai bisa tercukupi kebutuhan pangannya, setidaknya sayur-sayuran. Justru sekarang di musim pandemi seperti ini, ternyata ini penting. Kenapa Pemerintah tidak memberikan lahan kepada rakyat untuk dikelola rakyat, supaya rakyat tetap berdaulat atas pangannya

Ini gambar-gambar yang menunjukan perempuan dulunya berdaulat tapi sekarang tidak berdaulat atas pangan karena banyaknya investasi.

Paparan Khusus dari Walhi Eksekutif Nasional

Disampaikan oleh Khalisa Khalid – Kepala Desk Politik Walhi

Kita tidak bisa melihat krisis ataupun yang terjadi, termasuk krisi pandemi ini, secara netral gender. Karena bagaimanapun situasi perempuan dan laki-lagi berbeda dalam setiap merespon satu krisis. Kenapa kita tidak bisa melihatnya netral gender? Karena terutama dalam konteks kondisi sosial masyarakat yang masih patriark tentu ada perbedaan yang disebabkan peran gender yang memang berbeda. Itu yang mengakibatkan kalau kita harus bisa menganalisanya dalam konteks itu, jadi tidak bisa netral gender.

Dan memang pr (pekerjaan rumah) kita adalah di data. Pemilahan data antara resiko yang dialami oleh perempuan dan apa yang dialami oleh laki-lagi tidak ada. Bahkan data besar pun menjadi masalah, sehingga kita tahu data ketika ada pemberian sembako atau paket bantuan dari Pemerintah banyak yang salah sasaran dan seterusnya. Jadi problem data dan belum ditambah dengan data terpilah, secara gender.

Saya ingin balik ke krisis di dalam konteks budaya yang masih patriark itu memang masih menempatkan perempuan sebagai objektivitas dari krisis itu. Misalnya terakhir pernyataan dari pejabat publik yang seksis. Itu sebenarnya menunjukan bagaimana watak patriark itu mendominasi kehidupan masyarakat kita, termasuk pejabat publik yang seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang seksis dan misoginis. Misalnya yang menyamakan virus dengan istri, dan seterunya. Itu sebenarnya menggambarkan bagaimana watak patriark. Dan Solidaritas Perempuan sudah mengeluarkan sikap yang keras terhadap pernyataan pejabat publik yang seksis. Dan itu sebenarnya menunjukan bagaimana tubuh perempuan hanya ditempatkan sebagai objek sebagai apapun, termasuk dari krisis. Dan bagaimana kontrol terhadap perempuan itu terjadi.

Peran gender yang memang dalam kondisi sosial masyarakat yang masih patriark, tentu ada perbedaan dampak yang dialami oleh perempuan ketika terjadi krisis, seperti antara lain beban ganda. Sekarang misalnya, berbeda antara perempuan dan laki-laki ketika sama sawa WFH (Work from Home), kita juga masih harus berbarengan dengan anak-anak yang harus belajar dari rumah. Itu kemudian tentu karena pengurusan anak, pengasuhan anak, dilekatkan perannya kepada perempuan, maka tentu konsentrasi dan kerja perempuan lebih besar. Itu yang mengakibatkan juga kelelahan secara psikis karena harus melakukan kerja domestik yang bersamaan dengan kerja-kerja lain di luar ranah domestik. Belum lagi dalam konteks kelas menengah.

Di kelas lainnya seperti yang tadi sudah disampaikan, pekerja harian misalnya sebagai buruh, itu tentu kondisinya akan lebih berlapis kekerasannya, penderitaan yang dialami oleh perempuan. Tapi saya setuju bahwa ini harus terus dipromosikan bahwa perempuan juga menjadi garda terdepan dalam upaya merespon krisis dalam konteks pemenuhan pangan. Bagaimana pengetahuan perempuan setelah sejak lama kita tahu sebenarnya adalah garda terdepan menyelamatkan pangan di komunitas. Bagaimana revolusi hijau sebenarnya menghancurkan pengetahuan perempuan dalam banyak hal, terutama di sektor pertanian dan pangan.

COVID-19 ini sebenarnya menjadi opportunity buat kita untuk mengubah sistem pangan kita, mengembalikan lagi pengetahuan perempuan terhadap pengurusan pangan dan tentu saja ini harus diakui oleh negara.

Tanya Jawab

Bagaimana anda melihat rencana dari Pemerintah untuk cetak sawah di Kalteng dengan tujuan ketahanan pangan?

Winda: Kalau saya menanggapi cetak sawah di Kalimantan Tengah, pertanyaanya apakah masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini sudah siap dengan program-program yang diberikan oleh Pemerintah terkait cetak sawah? Yang kedua, sebetulnya perempuan di Kalimantan Tengah sudah punya pengetahuan untuk mengelola lahan, mengelola sumber pangan mereka. Kenapa harus ada cetak sawah? Bagi saya itu bukan solusi terbaik untuk ketahanan pangan di Kalimantan Tengah.

Kalau berbicara tentang pangan, kalau perempuan tidak mendapatkan intimidasi dan kriminalisasi dari Pemerintah, mereka mampu untuk mengelola, menjaga, serta memanfaatkan lahan yang memang seharusnya dikelola oleh mereka. 

Kalau menurut saya tidak pas membuka program cetak sawah di Kalimantan Tengah. Karena satu, lahan yang tidak sesuai seperti di Jawa. Karena disini adalah lahan gambut. Kita mengulang kembali lahan gambut sejuta hektar bagaimana zaman dulu Soeharto  bercita-cita untuk Kalimantan tengah swasembada pangan dan bisa mengekspor pangan-pangannya ke wilayah lain. Apakah akan ada jilid dua? Bagaimana pembongkaran gambut besar-besaran dan mengakibatkan banyak hal yang terjadi, konflik antara masyarakat, konflik masyarakat dan Pemerintah, dan kebakaran hebat akhirnya.

Bagi saya kalau misalkan berbicara tentang kemerdekaan untuk masyarakat, untuk perempuan, merdeka itu adalah perempuan bebas berladang, perempuan bebas bertani tanpa intimidasi dan kriminalisasi untuk menuju kedaulatan pangan untuk perempuan dan rakyat.

Bagaimana tanggapan atas minimnya persentase dan kontribusi perempuan dalam mengambil keputusan dan strategi penanganan pandemi COVID-19 ?

Kartika: Kalau terkait kontribusi perempuan, kita juga harus melihat persentase perempuannya seperti apa. Terus apakah kemudian yang disampaikan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh perempuan ini mewakili suara kaum perempuan. Itu kemudian yang harus dipertanyakan.

Karena meskipun katakanlah perempuan juga terlibat, tapi kalau kemudian kebijakan yang sudah ada yang harus dijalankan tidak bisa mempengaruhi apapun. Tapi kita lihat apapun kebijakannya itu memang masih belum menuju ke bagaimana untuk menyelesaikan persoalan  rakyat terutama kaum perempuan  hari ini. Karena kalau kita lihat bantuan-bantuan masih banyak yang tidak sesuai sasaran karena kalau beberapa yang mendapat bantuan justru datanya adalah data-data lama, data tahun 2005 itu dari Dinas Sosial. Ini kemudian untuk apa warga mendata, kalau kemudian yang diberikan masih menggunakan data lama.

Aturan juga masih dengan banyak syarat. Kalau kita lihat syarat-syaratnya, itu harus warga di wilayah tersebut. Sedangkan di masa pandemi ini seharusnya Pemerintah bisa memberikan tanpa syarat. Karena hari ini berdampak ke semuanya, kita lihat kebutuhan juga meningkat, harga juga tambah mahal. Bahkan ayam kemarin sempat 70.000 sekilo karena para pemasok ayam atau pemasok sayur mogok. Ini juga harus menjadi pertimbangan dari Pemerintah karena itu yang menimpa perempuan yang harus memutar pikiran bagaimana menyelesaikan persoalan ini sendirian. Memang akan sangat berbeda situasinya bagi perempuan karena harus mengurus anak sehingga meningkatkan tingkat stres.

Apakah kebijakan yang selama ini dikeluarkan oleh Pemerintah Kalteng sudah mencerminkan atau justru melenceng jauh dari kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan, yang situasinya sangat riskan? Di beberapa wilayah konflik terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat dimana pasangan atau suaminya tertangkap, sehingga bebannya semakin bertambah baik secara psikologis maupun pengelolaan ekonominya? Seperti contohnya kasus Penyang dimana Almarhum Hermanus meninggal di tahanan dan meninggalkan dua orang anak dan satu istri. Dengan kondisi COVID saat ini bagaimana peran Pemerintah sendiri untuk menjawab itu? 

Kalau kita melihat kebijakan dari Gubernur hari ini, apakah ini benar-benar menyelesaikan persoalan rakyat? Aku kira tidak karena kalau kita melihat, contohnya tadi ada penyelesaian kriminalisasi teman-teman dari Penyang, hausnya ini di pending, ditunda, karena situasi yang seperti ini. Tapi ini justru tetap dilakukan oleh pihak pengadilan, tetap diproses. Bahkan menegasikan kondisi kesehatan dari Hermanus. Ini juga satu persoalan, seharusnya Pemerintah juga sadar akan situasi dan bisa menindaklanjuti secara cepat. Karena aku rasa tidak akan ada kematian ketika memang ada tindakan cepat masalah kesehatan Hermanus.

Kartika: Apakah Pemerintah kemudian bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada keluarga Hermanus, atau keluarga DIlik dan James Watt? Bagaimana kondisi mereka? Secara otomatis mereka akan menanggung semua kebutuhan rumah tangganya, belum lagi mereka harus mencoba menjelaskan posisi ayah mereka kepada anak-anak. Ini juga satu persoalan karena ini akan masuk ke psikologi anak. Bagaimana istri juga harus menghandle semua kebutuhan rumah di tengah situasi pandemi ini dimana semua mahal. Sudah tanahnya dirampas, suaminya dikriminalisasi, bahkan sampai meninggal, kemudian harga kebutuhan pokok melambung tinggi.

Ini satu problem besar menurutku dan Pemerintah tidak bisa menjawab atas situasi ini. Justru misalnya penerbangan dibuka untuk bisnis, artinya memang mereka cenderung lebih pro dengan bisnis. Gubernur juga mengeluarkan surat edaran tentang social distancing, tentang pembatasan usaha, tetapi di satu sisi.

Gubernur juga mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur mengenai usaha semaksimal mungkin, terutama di perkebunan. Kalau aku merasa, ini agak bertolak belakang. Dengan dalih untuk mengurangi PHK, Gubernur tetap membiarkan perusahaan-perusahaan, seperti sawit, untuk beroperasi. Tetapi kemudian Pemerintah tidak bisa bertanggung jawab bagaimana situasi yang terjadi di dalamnya. Karena di tengah situasi pandemi COVID ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memotong upah buruh, membuat regulasi yang membuat upah semakin rendah, melakukan PHK juga.

Winda: Saya melihat program cetak sawah ini sebetulnya bukan kebutuhan orang Kalimantan Tengah. Apalagi untuk perempuan Kalimantan Tengah yang mempunyai pengetahuan untuk memelihara, menjaga, memanfaatkan serta mengelola lahannya. Tapi disisi lain, ketika program ini sudah disosialisasikan, sudah ada kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh Pemerintah, tidak ada pelibatan, rapat-rapat konsultasi yang melibatkan perempuan.

Padahal kalau berbicara tentang pangan, perempuan lebih punya inisiatif, lebih punya pengetahuan. Apalagi perempuan yang memang tinggal dan sudah turun-temurun mengelola hutan atau lahannya. Kebijakan-kebijakan tersebut ternyata tidak mengakomodir kebutuhan permpuan . Karena pbelum tentu perempuan setuju dengan adanya kebijakan membuka cetak sawah besar-besaran.

Di sisi lain untuk kebijakan lain, seperti social distancing, tidak tegas hanya tegas kepada orang-orang yang tidak berduit. Salah satu contohnya, orang yang kelihatan tidak punya duit dicegat dijalan yang tidak menggunakan masker disuruh balik sampai dibentak-bentak, tanpa melihat kenapa dilanggar. Tapi bagaimana dengan orang yang punya jabatan, modal, apakah mereka melakukan hal yang sama? Kebijakan ini dibuat, tapi dilanggar juga.

Seharusnya di setiap kebijakan melibatkan masyarakat, terutama perempuan, dalam setiap konsultasi nya. Jangan tiba-tiba ada kebijakan, tapi tidak disosialisasikan dengan benar dan akhirnya yang disalahkan rakyat juga, perempuan juga.

Tentang Narasumber

Palangka Raya Ecological and Human Rights Studies (PROGRESS) merupakan sebuah lembaga penelitian dan pelatihan terkait hak asasi manusia di Kalimantan Tengah

Solidaritas Perempuan (SP) Mamut Menteng merupakan sebuah organisasi perempuan yang secara konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan gender pada isu keadilan agraria, kedaulatan pangan, kedaulatan perempuan atas seksualitas, buruh migran dan keluarganya, serta perempuan dan keadilan iklim.

(akp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *