Newsletter

Sorotan Lingkungan Hidup, Januari 2021

Koalisi Keadilan untuk Kinipan berfoto di depan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya setelah mengikuti sidang ke-IV Permohonan Fiktif Positif Masyarakat Adat Laman Kinipan Melawan Bupati Lamandau pada Rabu, 20 Januari 2021.

#Keadilan untuk Kinipan

Koalisi Keadilan untuk Kinipan: Masyarakat Adat Laman Kinipan Menggugat Bupati Lamandau

Palangka RayaSenin 4 Januari 2021, Masyarakat Adat Laman Kinipan secara resmi telah mendaftarkan gugatan berupa permohonan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan No Register 1/P/FP/2021/PTUN.PLK, dimana yang menjadi tergugatnya adalah Bupati Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Baca selengkapnya…

Profil Kasus Kinipan

Gugatan Berlanjut, Kinipan Ragu atas Jawaban Bupati Lamandau

Palangka Raya, 16 Januari 2021. Usai melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Koalisi Keadilan untuk Kinipan merespon jawaban Bupati Lamandau Hendra Lesmana. Pada Jumat 15 Januari 2021, Bupati Lamandau Hendra Lesmana mengirimkan beberapa dokumen melalui e-Court PTUN Palangka Raya yang menjadi jawaban dirinya atas gugatan tersebut. Baca selengkapnya…

Sidang Ke-IV: Permohonan Fiktif Positif Masyarakat Adat Laman Kinipan Melawan Bupati Lamandau

Palangka Raya, Senin 25 Januari 2021, Sidang permohonan Fiktif Positif Masyarakat Adat Laman Kinipan melawan Bupati Lamandau memasuki fase akhir. Setelah sebelumnya pada tanggal 20 Januari 2021 sidang secara terbuka dimuka umum digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya. Agenda sidang kali ini sama dengan agenda sidang sebelumnya yaitu pengajuan bukti surat dan saksi/ahli oleh para pihak. Baca selengkapnya…

Putusan PTUN Palangka Raya Tidak Menggugurkan Kewajiban Bupati Lamandau Menetapkan Masyarakat Adat Laman Kinipan!

Palangka Raya, 1 Februari 2021. Majelis Hakim PTUN Palangka Raya tidak dapat menerima permohonan Masyarakat Adat Laman Kinipan dengan dasar bahwa apa yang dimohonkan telah sudah pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan diterbitkannya Surat Keputusan terkait dengan Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Lamandau. Baca selengkapnya…

Bantu Korban Bencana Ekologis di Kalsel & Sulbar #PrayforKalsel #PrayforSulbar

Donasi

Film WALHI “Melacak Ekosida”

Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2021

Salam adil dan lestari!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *