Walhi: Tindak Perusahaan Nakal

Carut marutnya pengeloalaan hutan di kalimantan Tengah banyak di manfaatkan oleh mafia perijinan dimana perilaku mafia perijinan ini terjadi antara kolaborasi pengusaha nakal, makelar perijinan dengan aparat birokrat di daerah untuk mengeruk keuntungan dari kekyaan sumberdaya alam dikaliamnatan tengah demi kepentingan investasi dan melanggengkan kekuasaan.

Akibat pemberian ijin yang sporadis dan tanpa aturan tersebut telah terjadi tumpang tindih perijinan seperti di Barito Utara dimana 13 ijin usaha perkebunan (IUP) tumpang tindih dengan IUPHHK yang ijinya di keluarkan oleh Bupati Barito Utara. Di kabupaten Katingan terdapat 6 areal kebun yang masuk dalam kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi yang dikonversi (HPK), seluas 63.390 ha dan belum mendapatkan SK pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, dan di Seruyan terdapat 12 perusahaan masuk dalam kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi terbatas (HPT) dan dikeluarkan atas nama kroni-kroni dan keluarga Bupati.

Ijin-ijin tersebut diberikan oleh Bupati tidak sesuai koridor hukum yang berlaku karena melanggar TGHK dan atau RTRWP 8/ 2003 dimana banyak hutan di buka tanpa ijin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan dan ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan dari Mentri Kehutanan sesuai mandat Undang-Undang.

Walhi mencatat ada 4 tipologi permasalahan pelanggaran kawasan hutan di kalimantan tengah yang dilanggar oleh pejabat daerah antara lain:

  1. Pemberian ijin untuk aktivitas pertambangan di kawasan hutan
    Aktivitas pemberian ijin di kawasan hutan tanpa ijin memasuki kawasan hutan dan pinjam pakai kawasan hutan jelas –jelas melanggar UU nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolan lingkungan hidup pasal 34 Ayat 1 dan Undang-Unadang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sesuai pasal 38 Ayat 3 dan pasal 50 ayat (3).
    Walhi Kalimantan Tengah mencatat bahwa perijinan di Kalimantan tengah untuk pertambangan ( KK, PKP2B, KP, Ijin Pertambangan Rakyat Daerah dan Ijin Pertambangan Daerah) telah mencapai 466 ijin dengan luasan mencapai 4.716.444,96 ha. Dimana Ijin KP (kuasa pertambangan) yang di dominasi ijin pertambangan batubara merupakan ijin yang paling masif yang dikeluarkan oleh Bupati dan melanggar ruang karena tanpa dilengkapi ijin memasuki kawasan hutan dan ijin pinjam pakai kawasan hutan. Dari 466 perusahaan di sektor pertambangan hanya 20 perusahan yang telah mengantongi ijin pinjam pakai kawasan hutan yang masuk di departemen kehutanan.Akibat aktivitas tersebut negara diperkirakan mengalami kerugian dari potensi pendapatan Negara dari tegakan kayu yang di ambil dan PSDH DR yang seharusnya dibayar oleh pengusaha tersebut.
  2. Pemberian ijin untuk aktivitas perkebunan di kawasan hutan
    Karaketristik pelangaran adalah okupasi kawasan dimana perusahaan tidak memiliki ijin pelepasan kawasan hutan dari menteri kehutanan namun sudah melakukan aktivitas berdasarkan ijin yang dikeluarkan oleh Bupati. Walhi Kalimantan Tengah mencatat bahwa perijinan disektor perkebunan yang dikeluarkan oleh pejabat daerah di Kalimantan tengah telah mencapai total luasan 4.254.804,773 ha dari 340 unit PBS namun yang sudah melakukan kegiatan operasional hanya 147 PBS dengan luasan 1.705. 756,513 ha dimana hanya 14 perusahaan seluas 164,903,640 ha yang telah mendapat ijin pelepasan kawasan hutan dari menhut, sisanya belum mendapatkan ijin pelepasan kawasan hutan tetapi sudah melakukan aktivitas (operasional) bahkan ada 12 ijin yang sudah memperoleh ijin HGU tanpa ijin pelepasan kawasan hutan di 2 Kabupaten yaitu Kotawaringin timur dan Kotawaringan Barat dan ijin lintas kabupaten/ kota yang menjadi domainya gubernur untuk memberikan ijin. Perijinan tersebut diberikan oleh bupati pada rentang waktu 2004-2008 bisa dilihat pada tabel dibagian bawah tulisan ini
  3. Pemberian ijin HPH Di kawasan hutan Lindung dan Ijin Pertambangan di kawasan Cagar Alam.
    Pemberian ijin HPH kepada PT. Indexim Utama Corporation yang bergerak disektor perkayuan dan telah melakukan penebangan di kawasan hutan lindung di wilayah sungai teweh Kabupaten Barito Utara, dan pemberian ijin KP Ekploitasi kepada PT Harfa Taruna Mandiri oleh Bupati Barut di kawasan Cagar Alam Pararawen.
  4. Pemberian ijin pelepasan kawasan hutan yang berada di Taman Nasional Tanjung Puting.
    Bupati seruyan menerbitkan izin prinsip lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit di tiga wilayah Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Danau Sembuluh dan Kecamatan Hanau antara lain kepada PT WAM, PT BEST, PT GIAT, PT RSUP dan PT KUCC. Sebagian berada di kawasan taman nasional tanjung puting dan kawasan hutan produksi. Pemberian ijin pelepasan kawasan hutan oleh Menhut (MS. Kaban) tidak sesuai prosedur karena sebelumnya PT.KUCC sudah melakukan aktivitas dikawasan hutan produksi sebelum di terbitkan ijin pelepasan kawasan hutan.Selain itu semestinya kawasan tesebut di rubah dulu menjadi kawasan hutan produksi yang bisa di konversi (HPK) namun hal tersebut tidak dilakukan. Penerbitan ijin pelepasan kawasan hutan tersebut jelas-jelas melanggar hukum dan menunjukan ada indikasi korupsi atas proses pemberian ijin pelepasan kawasan hutan oleh menhut kepada PT. KUCC.

Lolosnya ijin-ijin tersebut merupakan aksi pembiaran yang dilakukan oleh pejabat daerah, dan pura-pura tidak mengetahui atas aturan yang berlaku karena nafsu untuk memperoleh keuntungan dan mempertahankan kekuasaan.

Motif koruptif ini akhirnya menjelma pada pelemahan instrumenhukum seperti perizinan tidak sesuai prosedur, pemutihan aktivitas ilegal denganperizinan, maupun pelemahan pengawasan terhadap pengelolaan kehutanan.

Banyaknya kebijakan perijinan yang tidak prosedural tersebut bukan sekedar perbuatan mal administrasi (administrasi yang buruk), tapi juga mengindikasikan adanya pengayaan diri maupun orang lain yang secara-besama-sama melakukan pelanggaran hukum dengan cara melawan hukum yaitu ketika regulasi atau hukum digunakan untukmerampas harta kepentingan umum atau seseorang yang mana tidak seharusnya tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan kejahatan.

Prilaku mafia perijinan tersebutmengakibatkan jutaan penduduk kalimantan tengah harus menanggung kerugian dan menjadi korban bencana ekologis karena rusaknya lingkungan menyebabkan banjir dan kebakaran hutan. Selain itu negara dirugikan triliunan rupiah akibat tidak dibayarnya PSDH/ DR dan potensi tegakan kayu di kawasan hutan yang di tebang untuk tambang dan kebun sawit.

Melihat dampaknya yang begitu besar bagi penduduk dan negara serta komitmen pemerintah untuk mengusut mafia perijinan di sektor kehutanan maka Walhi Kalimantan Tengah menyerukan kepada pihak yang berwenang termasuk satgas mafia hukum untuk segera menyelidiki kasus pemberian ijin dikawasan hutan dikalimantan tengah dan menangkap para pejabat pemberi ijin yang di kawasan hutan tersebut. Tidak adanya tanggapan dari Bupati atas surat edaran Menhut per februari 2010 yang dikirimkan kepada bupati mengenai laporan perambahan hutan di masing-masing daerah menjadi bukti yang kuat bahwa para pejabat daerah tidak patuh dan taat atas hukum yang menjadi dasar Negara Indonesia, bahkan semakin memperjelas mereka adalah bagian dari mafia perijinan di kalimantan tengah.

Tabel Perijinan Yang Dikeluarkan Bupati pada rentang waktu 2004-2008 

Nama Kabupaten

Jumlah PBS

Jumlah Ijin Pelepasan Kawasan Hutan

Belum Operasional

Operasional

Ijin PKH

HGU Tanpa PKH

Murung Raya

7

-

-

-

Barito Utara

23

4

1

-

Barito Timur

2

4

-

-

Barito Selatan

9

1

-

-

Kapuas

30

15

-

-

Pulang Pisau

14

2

-

-

Gunung Mas

16

7

1

-

Palangkaraya

6

-

-

-

Katingan

24

8

-

-

Kotawaringin Timur

15

37

20

6

Kotawaringin Barat

4

17

13

3

Seruyan

26

17

4

-

Lamandau

7

11

4

-

Sukamara

-

1

1

-

Lintas Kabupaten

-

20

17

3

Tinggalkan komentar anda