Hari ini (29/8/18) Walhi Kalimantan Tengah menggelar konferensi pers terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan gugatan CLS. Konferensi pers yang digelar di kantor Walhi Kalimantan Tengah tersebut dibukasecara langsung oleh direktur eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Dimas Novian Hartono. Sebagai narasumber hadir juga manajer kampanye hutan dan kebun Eksekutif Nasional Walhi, Fatilda Hasibuan, dan perwakilan prinsipal gugatan CLS karhutla 2015, Kartika S.
***
Today (29/8/18) Walhi Central Kalimantan held a press conference for the forest and land fire, and CLS. The press conference held in the office of Walhi Central Kalimantan was directly opened by Dimas Novian Hartono as the Executive Director. As the guests were the forest and plantation campaign manager of Walhi National Executive, Fatilda Hasibuan, and one of the principals of CLS , Kartika S.
GUGATAN ASAP DEMI TATA KELOLA LINGKUNGAN YANG BAIK
Palangka Raya, 29 Agustus 2018. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dengan nomor: 36/PDT/2017/PT PLK. Pada September 2017 lalu, telah memenangkan gugatan warga negara (citizen lawsuit) atas peristiwa kebakaran hutan dan lahan tahun 2015. Sebelumnya, pada 22 Maret 2017 Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui putusan nomor: 118/Pdt. G/LH/2016/PN Plk juga telah memenangkan gugatan tersebut.
Gugatan tersebut dikarenakan, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah telah lama terjadi dan mulai masif sejak tahun 1997 dan terakhir kebakaran besar pada tahun 2015 yang melalap lahan gambut seluas 376.602 ha dan sisanya seluas 180.871 ha terjadi di tanah mineral. Hal ini memberikan kerugian luar biasa yang dialami oleh masyarakat Kalimantan Tengah baik dari sisi materil dan non materil, dimana terhentinya roda perekonomian dan terjadi permasalah kesehatan pada masyarakat, hingga jatuhnya korban meninggal dunia.
Menurut Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah, Dimas N. Hartono. Kejadian pada 2015 yang lalu merupakan kejadian luar biasa, “Dengan melakukan gugatan ini, kedepan kebakaran hutan dan lahan tidak terulang kembali dan pemerintah dapat lebih sigap dalam menghadapai bencana ekologi ini.”
Kejadian kebakaran hutan dan lahan yang berujung pada kabut asap yang terjadi tiap tahun dikarenakan adanya kekeliruan dalam tata kelola sumberdaya alam di Kalimantan Tengah, sehingga menciptakan ketimpangan pengelolaan yang berakibatkan pada terabaikannya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Sementara itu, Tika. salah satu prinsipal menyatakan, gugatan yang dilakukan, guna mendorong pemerintah menjalankan mandat dari undang-undang dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik, “Upaya dalam melakukan gugatan lebih pada perbaikan tata kelola lingkungan, sesuai dengan apa yang diamanatkan pada UU 32 tahun 2009 dan itu semua tertuang jelas di dalam materi gugatan.”
Gugatan warga Kalimantan Tengah ditujukan kepada negara dengan para tergugat adalah, Presiden RI, Menteri LHK, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalimantan Tengah dan DPRD Kalimantan Tengah.
Sisi lain, Fatkhurohman, yang juga salah satu prinsipal mengungkapkan, menjadi peran negara dalam terciptanya perbaikan tata kelola lingkungan yang baik. “Gerakan moral yang sudah dikuatkan dua kali oleh keputusan pengadilan ini memberi pesan, pendekatan pengendalian kebakaran semestinya tidak dilakukan di belakang api, tapi semestinya lebih mendahulukan pelibatan warga dalam pemberdayaan bersama yang melekat dalam perencanaan sesuai kewenangannya”.
Tuntutan warga negara terhadap negara merupakan jalur legal yang tersedia sebagai upaya untuk mendesak pemerintah agar penanganan karhutla dilakukan secara serius. Putusan pengadilan atas gugatan warga negara yang dimenangkan oleh penggugat seharusnya tidak direspon oleh pemerintah dengan melayangkan kasasi atas putusan tersebut.
“Tentu kami sangat menyangkan hal itu, kami beranggapan bahwa tuntutan penggugat adalah hal yang wajar-wajar saja, karena yang kami tuntut adalah adanya kebijakan yang progresif untuk penanganan karhutla kedepan, demi kepentingan bersama masyarakat Indonesia, karena tuntutan yang kami minta merupakan kebijkan pemerintah yang menyangkut kepentingan rakyat Indonesia.” Ujarnya menambahkan.
Menurut Afandi, salah satu prinsipal lainnya, bencana karhutla bukan bencana yang datang baru-baru ini saja, tapi bencana ini terus berulang hampir kurang lebih 18 tahun. “Artinya selama ini upaya pemerintah dalam penanganan karhutla belum efektif. Sehingga kami mengharap pemerintah untuk mencabut kasasinya dan melaksanakan putusan pengadilan.”
Hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di beberapa Provinsi di Indonesia, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan di Sumatera. Walhi mencatat masih banyak kebakaran terjadi di wilayah konsesi perusahaan dan hutan tanaman industri. Dengan adanya putusan ini, akan menjadi momentum yang baik dalam menjalankan putusan pengadilan guna perbaikan lingkungan kedepan. (akp)
Narahubung:
Dimas N. Hartono (Direktur Walhi Kalimantan Tengah) : 081352704704
Riesqi Rahmadiansyah (Kuasa Hukum Penggugat) : 081294730926
***
SMOG LAWSUIT FOR GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE
Palangka Raya
August 29th 2018
The High Court of Central Kalimantan has come up with a decision number: 36/PDT/2017/PT PLK to determine the win of CLS (Citizen Law Suit). The CLS is regarding the tremendous forest and land fire in Central Kalimantan last 2015. Previously, on March 22nd 2017, The District Court of Palangka Raya had given the same result with decision number: 118/Pdt. G/LH/2016/PN Plk. However, this lawsuit was addressed to the President of Republic of Indonesia, Minister for Environment and Forestry, Minister for Agriculture, Minister for Land and Spatial Planning/National Land Agency, Minster for Health, Governor of Central Kalimantan, and Regional Representative Council of Central Kalimantan, as the defendants.
Forest and land fire was a long-term issue in Central Kalimantan. The most massive fire happened in 1997 and 2015. The fire case in 2015, which had triggered the CLS, has widely destroyed peat land area of 376.602 hectares. And it also destroyed 180.871 hectares of mineral soil surface area. The fire had greatly impacted the community in Central Kalimantan in different aspects. Not only the economic activities could not run, but also the people faced with health problems. Even worse, it also caused a number of deaths.
According to the Executive Director of Walhi Central Kalimantan, Dimas Novian Hartono, the fire in 2015 was an extravagant occurrence. “Through this lawsuit, we demand the government to get more alarmed in dealing with such ecological disaster. So the fires will never been repeated in the future,” said Dimas in firm tone.
Forest and land fires which resulted in smog (smoke and fog) have been happening every year in Central Kalimantan. They are due to the fallacy of natural resources management undertaken in Central Kalimantan. This situation has created a large gap in the management that badly impacts the environmental support capacity.
One of the principal, Kartika, said that the CLS was an effort to encourage the government to perform the good environmental governance as a mandate of the Law. She stated, “The core goal in bringing off the lawsuit is for the improvement of environmental governance as mandated in the Act Number 32 Year 2009. It is clearly stated in the lawsuit material.”
Furthermore the other principal, Fatkhurohman, mentioned that it is the role and function of the state to create good environmental governance. “This moral movement that has been justified with two wins in court gives out an important message: the fire control approach should not be taken after the fire, but preceded it by involving the community in collective empowerment which is attached in planning as their authority.”
CLS is an available legal way to give out pressure on government to seriously handle the forest and land fires. The courts’ decisions of the CLS that found the defendants liable should not be responded with appeals. “We are deeply disappointed with such response. We believed that the lawsuit is not a huge deal since it only demands any progressive regulations to handle future forest and land fires. It is for the sake of the people. In short, what we demand is actually a government regulation that is involving the importance of Indonesian people,” Fathkurohman added.
It is also stated by Afandy, another principal, that the forest and land fire is not a new issue in Central Kalimantan. It has been occurring for more than 18 years. “It indicates that the government’s effort in handling the fires has not been effective yet. That is why we hope the government take out their appeal and follow the court’s decision.”
Up to this moment, forest and land fires are still happening not only in Central Kalimantan, but several provinces in Indonesia, such as West Kalimantan, South Kalimantan, and Sumatera. Walhi has been recorded that there are still many fire spots in the area of companies’ concessions and industrial forests. This CLS’ decision is a good momentum to perform the court’s decision for future environmental improvement. (akp)
Contacts:
Dimas N. Hartono (Executive Director of Walhi Central Kalimantan) : +62 81352704704
Riesqi Rahmadiansyah (Claimant’s Lawyer) : +62 81294730926
