Kriminalisasi Kades Kinipan, Kejari dan Polres Lamandau diminta ganti rugi 10 ribu rupiah

Palangka Raya – Senin, 6 Februari 2023 bertempat di Pengadilan Negeri Palangka Raya kuasa hukum kepala desa Kinipan dan Koalisi Keadilan untuk Kinipan mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kepolisian Resort (Polres) Lamandau.

Gugatan praperadilan ini dilakukan pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang tertuang dalam putusan MA nomor : 7164 K/Pid.Sus/2022. Putusan tersebut menguatkan putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2022/Pn Plk yang menyatakan bapak Willem Hengki bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Parlin Bayu Hutabarat, SH., MH selaku kuasa hukum bapak Willem Hengki menyatakan bahwa gugatan ini dilakukan sebagai upaya penegasan kepada Kejari dan Polres Lamandau untuk segera memulihkan nama baik bapak Wilem Hengki.

“Gugatan praperadilan ini dilakukan sebagai bentuk penegasan supaya Kejari dan Polres Lamandau bisa sadar, agar bisa bekerja secara profesional dalam menangani perkara kedepan. Apalagi ini berbicara nasib orang yang dikriminalkan dan dipenjara. Willem Hengki sangat dirugikan atas apa yang dilakukan oleh Kejari dan Polres Lamandau”, kata Parlin.

Dalam gugatan yang dilayangkan, Parlin menyampaikan bahwa tuntutan yang ditujukan kepada Kejari dan Polres Lamandau yaitu adanya upaya pemulihan nama baik dalam bentuk permohonan maaf kepada publik dan membayar ganti rugi sebesar 10 ribu rupiah. 

“Kita tuntut mereka sebesar 10 ribu rupiah, ini bukan berbicara nominal namun berbicara harga diri bapak Willem Hengki yang teraniaya dengan adanya tuduhan korupsi yang terbukti tidak benar,” kata Parlin.

Dalam keterangannya juga Parlin Bayu Hutabarat, SH., MH., menyatakan bahwa harapan terbesar dari gugatan ini agar tidak ada lagi yang mengalami seperti bapak Wilem Hengki. Memerangi tindak pidana korupsi adalah hal yang harus dilakukan oleh kita semua. Namun kasus korupsi tidak kemudian diperhadapkan dengan orang yang benar-benar bekerja untuk masyarakat.

“Bahkan hingga saat ini belum ada itikad baik dari Kejari dan Polres Lamandau pasca putusan bebas Willem Hengki untuk datang meminta maaf langsung kepada bapak Wilem Hengki, harapan kami pengajuan permohonan praperadilan ini pembelajaran bagi penegak hukum terutama untuk institusi polri dan kejaksaan supaya jangan acak adut dan sembarangan, apalagi terkesan pesanan sehingga menciptakan kriminalisasi, itu adalah tujuan dari pendaftaran praperadilan hari ini” sambungnya.

PH Kades Kinipan saat menunjukan berkas pendaftaran permohonan Peradilan di Pengadilan Negeri Palangka Raya

Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah Bayu Herinata yang  menyatakan bahwa “Praperadilan ini adalah upaya yang dilakukan oleh Willem Hengki sebagai Kepala Desa Kinipan yang dinonaktifkan oleh Bupati Lamandau karena dugaan korupsi, yang mana telah terbukti di pengadilan Tipikor Palangka Raya dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telah inkrah tidak terbukti melakukan korupsi yang dituduhkan”.

Sebelumnya WALHI Kalimantan Tengah yang tergabung dalam Koalisi Keadilan untuk Kinipan, telah menyampaikan bahwa upaya para pihak terkait untuk mempidanakan atau memenjarakan Willem Hengki dengan tuduhan korupsi adalah bentuk dari kriminalisasi yang dilakukan sebagai cara untuk melemahkan  komunitas laman Kinipan  yang sedang berjuang dalam mempertahankan Wilayah Adat nya, sosok Willem Hengki yang menjabat kepala Desa Kinipan yang sangat tegas dalam mendukung perjuangan komunitas Laman Kinipan untuk mendapatkan pengakuan dan menyelesaikan konflik yang terjadi dengan perusahaan sawit menjadi salah satu alasan yang menyebabkan kriminalisasi terhadap beliau.

“Praperadilan ini menjadi salah satu cara untuk memberikan pembelajaran kepada para pihak terkhusus Kepolisian dan Kejaksaan Lamandau untuk dapat bekerja dengan profesional tanpa ada intervensi dan mempertimbangkan latar belakang kasus sebelum melakukan upaya hukum, dan harapannya praperadilan ini memutuskan yang terbaik sehingga tidak ada lagi Willem Hengki lain yang dikriminalisasi  karena memperjuangkan lingkungan, hak-hak nya dan masyarakat,” tambahnya.

Tinggalkan sebuah komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *